URGENSI MASYARAKAT TERBUKA

Menurut Popper, banyak orang cenderung mempertahankan pandangannya mati-matian. Historisme beranggapan pula bahwa suatu tendensi dalam sejarah selalu harus dicap ketinggalan zaman. Utopianisme berpendapat bahwa masyarakat sempurna hanya diperoleh pada masa yang akan datang mengorbankan satu generasi demi generasi yang akan datang. Popper tidak menyetujui pendapat utopianisme tersebut, Dia mengatakan bahwa bentuk pemerintahan yang harus diwujudkan adalah The open society (masyarakat terbuka). Pusat perhartian Popper adalah proses perubahan sedangkan pokok pandangan politik historisme dan utopianisme adalah siapakah yang akan memerintah?. Bagi Popper pertanyaan seperti itu tidak lah penting, yang terpenting adalah How can we minimize misrule ? (Bagaimana kita dapat mengurangi terjadinya pemerintahan yang salah?, Popper mengatakan pembangunan semacam ini akan menghasilkan dampak positif dan negatif bagi manusia itu sendiri. Dampak positif bahwa keamanan dan kebebasan manusia individual baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi yang dijamin oleh Negara. Dampak negatif akan terciptanya kelas-kelas penindas dan tertindas yang baru. Inti ajarannya tentang masyarakat terletak pada bagaimana merencanakan lembaga-lembaga yang akan memperkecil resiko terjadinya penyalahgunaan pemerintahan, bukan pada siapa yang memerintah.

Pemerintahan yang sempurna tidak akan pernah tercapai, sehingga harus dibenahi dan diusahakan adalah sedapat mungkin mengoreksi dan membenahi ketidaksempurnaan yang dialami. Popper sangat anti utopia, baginya, masyarakat selalu merupakan masyarakat yang tidak sempurna. Popper berpendapat bahwa tidak perlu ada kekerasan untuk menghilangkan sikap ketertutupan tersebut. Tetapi kontrol Negara dalam bidang pendidikan perlu, karena kaum muda harus dihindarkan dari kelalaian. Sebab kelalaian membuat mereka tidak mampu untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pokok utama demokrasi Popper adalah metode pemerintahan agar publik dapat mengubah kebijaksanaan penguasanaya tanpa kekerasan. Kebebasan bukan tak terbatas, akan tetapi kebebasan terkendali. Pembangunan masyarakat kelemahan pandangan sosial dan politik Popper bahwa Negara yang terbuka terhadap kritik rakyat atau kaum cendekiawan itu akan menghasilkan juga kelas-kelas penindas dan tertindas yang baru. Kaum cendekiawan akan mendominasi semua kritik atau usul perubahan daripada kritik rakyat jelata. Akibatnya terjadilah dehumanisasi, ketersaingan manusia dari dirinya sendiri. Di bidang pengetahuan, ia mengatakan bahwa pengetahuan tidak dapat diprediksi. Konsepsinya ini tidak semuanya benar, karena pengetahuan yang baik adalah pengetahuan yang mempunyai orientasi ke masa depan. Pembangunan masyarakat Popper yang tertuju pada pengecilan penderitaan dan bukan pada pembesaran kebahagiaan itu tidaklah seimbang karena pembangunan yang seimbang adalah pembangunan yang bersifat material sekaligus rohaniah. Pembangunan dengan cara belajar dari kesalahan terus- menerus itu tidak seutuhnya benar. Sebab pembangunan pada masa lampau tidak hanya menghasilkan kesalahan, akan tetapi juga kebenaran.

Di Indonesia kaum cendekiawan dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, mereka bertindak atas nama rakyat. Maka kapankah dapat diharapkan kesadaran dan kedewasaan setiap warga Negara untuk memanfaatkan hak azasinya dalam mengemukakan pendapat dan keinginannya ke arah kemugkinan perbaikan hidup bermasyarakat dan bernegara.

Akhirnya, keterbukaan dari kedua belah pihak baik dalam menerima maupun memberikan kritik membudayakan kritik itu sendiri. Itu adalah keterbukaan yang secara positif bertekad bersama-sama mencari pelbagai kemungkinan yang lebih baik dan lebih wajar dalam mewujudkan pembangunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.